Meski Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, yang digagas oleh warga Belanda dan Indonesia menjadikan pemerintah Indonesia sebagai terdakwa, namun pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menegaskan bahwa agenda itu tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kedaulatan bangsa.